Medan Akan Segera Menertipkan Pemotongan Hewan

Lentera (Medan)
Dengan ditertibkannya tempat pemotongan liar,perusahaan daerah itu sudah bisa meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan manajemennya. Selama ini, para pekerja di perusahaan ini mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Mereka diharapkan tidak lagi menerima Rp 800.000 dengan pembayaran sistem cicil.”Setelah itu mereka bisa meningkatkan pendapatan. Jangan saya dengar lagi gaji di bawah UMK, dicicil pula lagi itu,buat malu saja,”tambah Walikota Medan Rahudman Harahap

Mengaku Debt Collector SCB, Ancam Nasabah Kartu Kredit

Bahkan, Nasabah SCB yang minta jati dirinya dirahasiakan ini kepada wartawan, Rabu (11/5), mengaku setiap hari menerima telepon dari pihak yang mengaku staf Standard Chartered bernama Jonggi Hutabarat yang kerap menghubunginya. Tak hanya telepon, Jonggi juga kerap mengirimkan pesan singkat telepon

genggam, berisi penagihan dengan nada pengancaman.
Melalui Nomor HP 08157990767, ia mengirimkan SMS berbunyi; “JonggiHutabarat. staf Standrad Chartered Bank. Rp 82.529.245 total tagihan kartu kredit. Bpk dapat keringanan Paid-off Rp 9.400.000. Telp Kantor : 021-83798728 Ext.8663 noFax : 021-83798751 up. Jonggi lt 10″. Kemudian selang beberapa menit, Jonggi

Polresta Medan Umumkan Tersangka Kasus Masfar Sikumbang

Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga, didampingi Wakapolresta AKBP Heru Prakoso dalam pemaparan kasus Masfar tersebut, di Mapolresta, Jumat (13/5), mengatakan, AJH diduga sebagai otak pelaku penganiayaan.


Dan para tersangka adalah AJH dan AH, abang dan ajudan Walikota Medan Rahudman Harahap. AH merupakan anggota Brimobdasu berpangkat brigadir dua.


Kita berhasil menangkap AJH yang merupakan abang dari Walikota Medan dari kawasan Binjai, berikut satu orang sopir otak pelaku berinsial HM, serta satu orang koordinator lapangan berinsial HP," paparnya.

WALIKOTA MEDAN DIMINTA SEGERA MENONAKTIFKAN KADISDIK MEDAN DAN KEJARI MEDAN AGAR SEGERA MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP KEPALA DINAS PERNDIDIKAN MEDAN

 MEDAN(Lentera)                                                                              "Pendidikan agenda utama dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Untuk itu, dalam dugaan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Medan Kejari dan kejatisu  harus mengambil langkah yang cepat dan tepat. Jangan ada terkesan pengendapan kasus, atau intervensi pihak-pihak tertentu. Ini demi citra perbaikan hukum, serta tujuan luhur memperbaiki kualitas pendidikan,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Salman Al Farisi, Minggu (8/5).
   Mencuatnya sejumlah kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Medan

mengundang perhatian sejumlah politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka meminta supremasi hukum ditegakkan, Kejari Medan dan Kejatisu diminta tegas mengusut dugaan korupsi tersebut. Tak cuma itu, untuk memudahkan pengusutannya, mereka juga meminta Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, untuk segera menonaktifkan Hasan Basri dari jabatan Kadisdik Medan.
  Penasehat Fraksi PKS DPRD Medan, Muslim Maksum, juga memberikan dukungan yang sama. Menurutnya, Kejari Medan dan Kejatisu harus segera melakukan proses pemeriksaan. Apalagi, selama ini terkesan kasus tersebut mengendap. “Kalau itu benar adanya temuan penyimpangan, maka pihak Kejari dan Kejatisu harus memproses itu. Terkait adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyangkut penyelewengan itu, belum sampai ke KPK. Maka dari itu, saat ini pihak Kejari dan Kejatisulah yang harus menangani masalah tersebut,” ungkapnya.
  Banyaknya Dugaan korupsi di Disdik kota medan diantaranya, kebocoran anggaran DAK mulai tahun 2007 hingga 2009 mencapai Rp8.761.900.000. Sejak tahun 2007 Kadisdik Medan diduga telah melakukan pemotongan anggaran DAK sebesar 30 persen yang mencapai Rp752.400.000. Sedangkan pada tahun 2008 diduga pemotongan mencapai Rp3.810.900.000, serta pada tahun 2009 diduga dilakukan pemotongan sebesar 20 persen dengan nilai Rp4.198.600.000.
  Selanjutnya  dugaan korupsi di Disdik Medan yang mencuat adalah pembangunan kelas internasional di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Medan senilai Rp1,4 miliar lebih Tahun Anggaran 2007-2008. Dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) sebesar 10 persen dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Medan senilai Rp1,5 miliar Tahun Anggaran 2007/2008. Ada juga dugaan pengutipan dana sertifikasi guru sebesar Rp500 ribu per orang, pengutipan buku Paket SMA sebesar 10 persen pada SMA Negeri se-Kota Medan. Dan ada juga dugaan pengutipan uang kartu pelajar sebesar Rp500 ribu persiswa. Padahal, dana tersebut telah dianggarkan di APBD Kota Medan setiap tahunnya senilai Rp2 miliar. Termasuk pula pengangkatan kepala sekolah yang diduga sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pengangkatan kepala sekolah yang tidak seusai Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).
  Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Salman Al Farisi yang juga anggota Komisi B DPRD Medan ini menyatakan, secara umum Fraksi PKS selama ini tidak melihat ada perubahan signifikan dari waktu ke waktu dalam dunia pendidikan di Kota Medan. Meskipun anggaran pendidikan selalu meningkat dari tahun ke tahun. “Semua pihak diharapkan untuk proaktif, guna menyikapi penyelewengan di dunia pendidikan ini. Kalau Kejatisu dan Kejari sudah menentukan terkait hal ini, sebaiknya secepatnya Wali Kota Medan menonaktifkan oknum yang bersangkutan. Hal ini dalam rangka memudahkan, untuk menyelesaikan kasus tetrsebut. Kalau tidak demikian, dikhawatirkan ada yang menganggap wali kota juga terlibat dalam penyelewengan tersebut. Dan anggapan yang itu tidak kita inginkan,” tegasnya.
  Saat dikonfirmasi Praktisi hukum Maradu Simangunsong SH, meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan agar segera melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Medan, Hasan Basri
  Menurutnya, ada dugaan pihak kejari Medan sengaja untuk menutupi kasus ini. Untuk itu, Maradu berharap agar berkas penyidikan yang diterima oleh Kejari Medan diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). “Kita minta Kejatisu mengambil alih berkas tersebut. Dan, kalau memang ditangan Kejatisu berkas tersebut tidak jalan prosesnya, maka laporkan aja dugaan korupsi Disdik Medan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” saran Maradu.
  Sekadar mengingatkan, Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP) Sumatera Utara melakukan unjukrasa ke Kejari Medan.Dalam aksinya, mereka mempertanyakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Intel Kejari Medan.           Padahal, kasus ini sudah berjalan selama satu tahun, namun belum ada hasil dari proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan. Sehingga, FKMPP menilai Hasan Basri terkesan tidak tersentuh oleh aparat hukum.(ak)

Pembacakan dbelawan

Puluhan supir tanki yang membawa CPO tujuan pelabuhan Belawan  mengaku resah dengan aksi pembajakan itu. Apalagi para pembajak itu tak segan-segan menganiaya mereka, bila mereka tidak menurunkan sebagian muatan CPO yang mereka bawa ke lokasi penampungan para pembajak.

Hutan Mangrove di Sumut Rusak Parah

Menurutnya Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara saat ini mulai marak berdirinya lahan perkebunan kelapa sawit dan pertambakan perikanan warga, yang tidak memiliki prosedur dan izin dari pemerintah. Dan tanpa disadari telah merusak ekosistem kawasan mangrove pantai timur Sumatera Utara.Hingga menyebabkan sudah 90 % hutan Mangrove rusak parah di sumut

Seperti di Kabupaten Deliserdang, lebih dari 7.500 hektare hutan mangrove di kawasan ini rusak akibat ulah manusia. Kita sudah menegur dan melakukan penyuluhan, namun diantara mereka banyak yang mengaku, telah memiliki izin dari sejumlah dinas pemerintah propinsi. Permasalahan seperti ini yang memberikan efek buruk terhadap hutan mangrove," kata Hidayati

                                                                                      

Hidayati juga menjelaskan pada dasarnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi hutan mangrove masih sangat minim. Selain sebagai penahan abrasi dan gelombang air laut, keberadaan hutan mangrove juga memberi pengaruh besar terhadap rangsangan pertumbuhan populasi ikan diperairan pesisir. Sehingga akan membantu perekonomian nelayan tepi pantai. Diperkirakan 1 hektare saja lahan hutan mangrove yang terpelihara, maka mampu menghasilkan 3 kilogram ikan dan kepiting. Ekosistem seperti inilah yang layak dibangun di sepanjang pantai timur Sumatera Utara.


.

Tentang Pembunuhan A Hok Baju Diganti Serbelum Di Buang

BELAWAN-PM-Pembunuhan A Hok (30) diyakini telah direncanakan matang. Keyakinan itu disampaikan adik kandung korban, Gunawan, Selasa (10/5). Pasalnya pakaian A Hok saat meninggalkan rumah terakhir kali, telah diganti para pelaku.

Hal itu disampaikan Gunawan disela memberikan keteranan ke pihak penyidik Polres Pelabuhan Belawan. Ternyata barang bukti berupa pakaian A Hok memiliki keganjilan. Diduga jaket biru dan celana jeans panjang yang ditemukan di dalam lemari bukanlah milik A Hok.

“Pakaian itu bukan punya abang saya (A Hok), dia waktu terakhir pakai jaket hitam dan celana ponggol,” ujar Gunawan saat menyaksikan kembali barang bukti.

Dalam proses pemeriksaan, tampak istri A Hok, Ramadani (27) yang tengah hamil 3 bulan tak kuasa melihat sejumlah barang bukti seperti peti, pakaian dan sepeda motor A Hok, linangan air mata tak kuasa dibendungnya, adik-adik iparnya berusaha menenangkan janda yang tengah hamil 3 bulan itu.

Pemekaran Sumut

Pemekaran Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebaiknya dikaji lebih mendalam agar tidak melenceng dari tujuannya. Dibutuhkan evaluasi menyeluruh agar pemerintahan berjalan efektif.

Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi meminta pemerintah memberi kesempatan untuk mengevaluasi apakah daerah kabupaten/kota, provinsi yang sudah dimekarkan sebelumnya berjalan seperti yang diharakan.“Visi misi pemekaran itu adalah agar pemerintahan yang berlangsung berjalan efektif.

Lalu program pembangunan menyentuh rakyat yang akhirnya mampu mencapai kesejahteraan melalui kordinasi sistem pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat,” ungkap mantan petinggi DPP Partai Golkar ini usai bedah buku strategi kebangsaan di Medan,baru-baru ini.

Sejauh ini, banyak kabupaten/ kota yang sudah dimekarkan setelah satu periode justru memeperlihatkan kondisi ekonomi yang tidak lebih baik dibandingkan sebelum pemekaran. “Tanpa bermaksud menghambat keinginan masyarakat untuk pemekaran di Sumut, sebaiknya dikaji lebih dalam. Memang sangat luas daerahnya,menuju ke Labuhan Batu saja mencapai 10 jam, ke Nias capai 13 jam, sehingga kordinasi mobilisasi pemerintah jadi terhambat,”ucapnya.

15 Orang Digelandang Polisi Lokasi Judi Diobok-obok

MEDAN-Polisi mengobok-obok gudang yang dijadikan tempat berjudi di Jalan Jamin Ginting, Desa Lau Ci, Tuntungan, tak jauh dari Restoran Kenanga, kemarin (10/5) sekitar pukul 21.00 WIB. Polisi menggelandang 15 orang saat sedang bermain judi dadu putar dan kopyok.
Keterangan yang dihimpun POMETRO MEDAN (grup Sumut Pos), penangkapan berawal dari informasi masyarakat. Polisi langsung bergerak dengan mengkerahkan sedikitnya 30 personel. Saat sedang bermain, sebanyak 15 orang bersama barang bukti piring, mangkok penutup dadu, 21 mata dadu, kartu domino, terpal serta uang senilai ratusan ribu rupiah berhasil disita dari lokasi. Kelima belas tersangka bersama barang bukti 3 unit mobil dan dua unit sepeda motor juga diboyong untuk proses pemeriksaan.
Seorang pemain, Sitepu sempat membantah kalau dirinya ikut bermain. “Saya nggak ikut Pak, saya cuma lihat aja,” katanya.

Putri Rahudman diperiksa kasus Masfar

MEDAN - Selain telah memeriksa istri Walikota Medan, Yusriani Siregar ternyata polisi juga telah memeriksa Linda Mora Harahap putri Walikota Medan, terkait penganiayaan dan penyiraman soda api terhadap Pegawai Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Masfar Sikumban, yang dilakukan orang tak dikenal (OTK) di Jalan Adam Malik Medan. Sumber  tadi malam dari Markas Kepolisian Resort Kota Medan, diperiksanya istri dan putri Rahudman adalah upaya polisi untuk mendalami kasus yang sempat membuat heboh kota Medan, karena disebut-sebut peristiwa itu atas suruhan Walikota Medan, Rahudman Harahap.

Korban Musfar yang saat ini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Permata Bunda karena luka siraman soda api tersebut, telah mengakui kepada polisi bahwa Walikota Medan sempat melakukan penganiayaan terhadap korban di rumah dinas Walikota sebelum terjadi tragedi penyiraman soda api.

Kapolresta Medan, Komisaris Besar Tagam Sinaga membenarkan kalau pihaknya telah memeriksa istri dan putri Rahudman Harahap terkait kasus ini.” Benar kita telah memeriksa istri dan putri Rahudman Harahap,” ungkap Tagam.

PT Hutahaen butuh 800 Ha lahan

TARUTUNG – PT Hutahaen, produsen tapioka di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, butuh sekitar 800 hektare (ha) lahan untuk ditanami singkong, guna menopang pembangunan pabrik tapioka di daerah tersebut. "Kita sedang menjajagi kemungkinan tersedianya 800 ha lahan pertanaman singkong (ubi kayu), karena perusahaan baru memiliki 150 ha," ujar General Manager Affair Superitendent PT Hutahaean, Dungdung Simanjuntak di Tarutung, siang ini.

Ia mengatakan pihaknya sedang melaksanakan survei lapangan untuk menambah lahan inti-plasma. Akibat belum tersedianya lahan dibutuhkan perusahaan tersebut, kemungkinan bisa menyebabkan terhambatnya pembangunan pabrik yang direncanakan.

Padahal kata dia, pihaknya sudah menanda tangani memorandum of understanding (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput). Berdasarkan kesepakatan, Pemkab Taput telah mensosialisasikannya kepada masyarakat tentang kesiapan perusahaan membeli singkong seharga Rp500 per kilogram dari petani.

 Tapi, lanjut Dudung, pihaknya belum berani mematok harga beli singkong di tingkat petani, sebab fluktuasi yang berlaku tergantung dari kondisi harga pasar. "Masalah harga beli dengan petani, juga belum dapat dipastikan, karena masih fokus mencari lahan untuk areal plasma agar operasional penanaman tahap pertama bisa berjalan mulus," ujarnya.

Dungdung menyebutkan, hasil survei lapangan dilakukan pihaknya memperoleh data sesuai respon pemilik tanah, tersedia di Kecamatan Garoga wilayah Godung Borotan sekitar 200 ha, di Parratusan 200 ha dan Kecamatan Sipahutar di Parlombuan sekitar 150 ha.

Asisten II Bidang Perekonomian Setdakab Taput, Osmar Silalahi menyebutkan pihaknya terus berupaya membantu menjajagi ketersediaan lahan yang dibutuhkan perusahaan dimaksud dan mendorong petani melakukan kerja sama dengan membuka lahan inti.

"Sewa tanah atau bagi hasil yang diberikan perusahaan kepada pemilik lahan telah disepakati sebesar 15 persen dari hasil produk

Lentera (Medan)
Kabid Humas Polda Sumatera Utara,  AKBP Heru Prakoso mengatakan, siang ini, laporan dari warga sangat  diharapkan untuk kepentingan penyidikan terhadap pelaku yang harus  bertanggung jawab atas perbuatannya.
Agar masyarakat  yang mengetahui pelaku penganiayaan terhadap Masfar Sikumbang (43), pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diimbau segera melapor ke Kepolisian Resor Kota Medan.

 Dengan disebarkannya sketsa wajah pelaku  penganiaya itu oleh aparat kepolisian, diharapkan dapat menangkap secepatnya tersangka tersebut. "Pengedaran sketsa wajah pelaku itu  di masyarakat, sangat membantu tugas kepolisian, dan warga juga bisa mencari hingga dapat,"  kata  Prakoso.

Pihak Polresta Medan, menurut dia, sampai saat ini masih terus memburu  pelaku yang menganiaya korban Masfar dengan menggunakan soda api, saat berada di sebuah rumah  makan di Jalan H Adam Malik Medan, Senin (25/4).

Banda Aceh: Bank Aceh Terancam Tutup

BANDA ACEH – Kredit macet dan bermasalah menjadi ‘pembunuh’ PT. Bank Aceh. Perolehan laba (keuntungan) PT Bank Aceh tahun 2010 mengalami penurunan cukup tajam.   Kini Bank Aceh sedang menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Laba memang menurun cukup besar. Kalau kita lihat laporan keuangan 2010, dari Rp 272-an miliar di tahun 2009, turun menjadi Rp 156-an miliar,” kata Direktur Utama PT Bank Aceh, Islamuddin, hari ini. Menurut Islamuddin, kemerosotan tersebut karena laba yang diperoleh tahun 2010 tergerus ke pencadangan dana bank, akibat tingginya kredit bermasalah (non performing loan/NPL) yang mencapai 7,6 persen.

Medan :Kodam Bukan Pemilik Tanah

Medan
Asintel Kodam Kolonel Andi Sumangerukka, mengatakan dokomen terkait tanah Masjid Al Ikhlas yang dibongkar ada pada mereka. Dan pada 11 februari 2010 lalu, pihak Penertipan Tanah Wakaf Kota Medan, Kodam, Kepolisian, Kecamatan Medan Timur, Kepala Lingkungan setempat, telah bertemu dan jelas mengatakan bahwa aset tersebut tidak termasuk wakaf dan menjadi milik negara. Hal itu dikatakannya, Sabtu (7/5) saat melakukan konfrens di Hotel Polonia.


Dalam berkas juga telah disebutkan, bahwa Kodam hanya sebagai pemakai saja, dan datanya sudah sampai ke Departemen Keuangan sebagai tanah yang masuk dalam inventaris negara. "Kita sebagai pengguna saja, yang memenangkan PT itu adalah departemen keuangan. Tanah Itu punya negara dan bukan TNI dan penggunaan tanah sepenuhnya untuk negara," ujar Andi dihadapan puluhan wartawan yang hadir.

Ditambahkannya, status dari masjid itu juga sudah jelas berada di atas tanah negara, dan terkait ruslahg, pihak Kodam telah memberikan ganti rugi kepada umat Islam sebesar Rp 700 juta untuk pembangunan masjid yang baru. Penyerahan dana tersebut saat itu dikatanannya juga disaksikan oleh wakil walikota Medan, ormas islam, ustad Zulfikar, yang langsung diserahkan serahkan di Masjid Al-Almin Jalan HM Yamin, Medan.

Sumut : Keselamatan Jurnalis Dijmin Kapoldasu

 

Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Wisjnu Amat Sastro mengharapkan peran media tidak pudar untuk menyuarakan kepentingan masyarakat luas, meskipun terjadi penyerangan Kantor Surat Kabar Harian Orbit Medan di Jalan T Amir Hamzah Nomor 46,Selasa (3/5) malam,yang dilakukan sekelompok pria. ”Jangan pernah takut suarakanlah suara hatimu dan suarakanlah kepentingan orang banyak.
Polisi, kata Wisjnu, sedang menelusuri indikasi keterlibatan sebuah organisasi ataupun perusahaan, yakni PT Wahana Dewata Mandiri (WDM) dalam aksi brutal ini. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Raden Heru Prakoso menambahkan, mereka memfokuskan penyelidikan kepada 18 orang, empat di antaranya karyawan Harian Orbit yang juga menjadi korban.
Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta) Medan Barat Komisaris Polisi (Kompol) Arke F Ambat mengatakan, mereka menangkap 18 pria yang diduga penyerang Kantor Harian Orbit dua jam setelah kejadian di Kantor PT WDM di Jalan T Amir Hamzah Medan. Di antara orang yang ditangkap pimpinan PT WDM berinisial LS. ”Kemungkinan akan mengarah sebagai tersangka, tapi tetap harus menunggu hasil pemeriksaan.

PTPN III Salurkan Rp.5.695 Milyar Kepada 187 Mitra Binaan UKM

Medan-(Sang Merah Putih)
Perusahaan saat ini tidak hanya di tuntut menghasilkan laba yang besar bagi pemegang saham dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya saja, namun hal lain yang sama pentingnya adalah bagaimana menciptakan iklim yang kondusif untuk kesejahteraan sosial yang lebih luas lagi. Salah satu bentuknya adalah mengembangkan kepedulian kepada perbaikan taraf ekonomi masyarakat seperti pinjaman modal bergulir kepada para pengusaha kecil menengah yang kesulitan mengembangkan usaha.
Demikian halnya dengan PT Perkebunan Nusantara III ( Persero ) sebagai salah satu BUMN perkebunan yang terkemuka di tanah air, memiliki komitmen yang sangat besar untuk mendukung perbaikan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran dana pinjaman bergulir kepada mitra binaan. Penyaluran dana program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara III di dasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.326/MBU/ 2003 dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/ MBU / 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil.
Pada hari Senin hingga Sabtu,28 Maret – 2 April 2011 di Gedung Pamitran, Sei Karang , Deli Serdang ,PT Perkebunan Nusantara III ( Persero ) telah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada 187 orang calon binaan Usaha Kecil Menengah dari seluruh Kabupaten di Sumatera Utara ( Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagei, LabuhanBatu, Tapsel, Madina, Langkat, Asahan, Kotamadya Medan, Binjai, Simalungun dan Dairi ).Sementara jenis usaha yang rata- rata di geluti oleh para calon mitra binaan seperti bengkel, sembako, pertanian, jahit menjahit, dan bordir serta industri kerajinan dan makanan. Dana yang di salurkan oleh program kemitraan triwulan I tahun 2011 kepada angkatan XXV ini sebesar Rp. 5.695 milyar
Dalam sambutannya,Sunardiono,SE,MSc,Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan mengatakan bahwa penyaluran dana kemitraan kepada 187 mitra binaan baru maupun lanjutan. Hingga saat ini PT Perkebunan Nusantara III ( Persero ) telah menyalurkan Rp.91.563.818.238 kepada 3.650 mitra binaan.
Kami berharap kepada para penerima penyaluran dana kemitraan ini agar berjanji dan komit untuk melaksanakan kewajiban masing- masing untuk mengembalikan pinjaman yang telah di terima secara mencicil dan tepat waktu berdasarkan surat perjanjian . ” Karena dana yang di kembalikan itu akan di gulirkan untuk modal usaha bagi para pengusaha UKM yang lain,” katanya.
Sebagaimana biasa materi yang di sajikan seputar bagaiman peningkatan peran PKBL BUMN PTPN III, bagaiman membuat laporan perkembangan usaha mitra binaan, analisis laporan keuangan UKM, materi yang terkait dengan hukum, kewirausahaan dan kewiraswataan, komunikasi dan etika bisnis,aspek keuangan dan pembukuan serta teknik mengelola usaha mikro, kecil dan menengah dari aspek pemasaran dan kemasan/merk. Para nara sumber berasal dari praktisi dan akademis baik dari Kejatisu,LPP Medan, dan Politeknik Negeri Medan.
Senang Lubis, salah satui pengusaha UKM penerima pinjaman asal Medan mengungkapkan terima kasih kepada PTPN III yang peduli untuk meningkatkan usaha para UKM. Ia berharap0 agar setiap tahun PTPN III terus mempunyai keuntungan yang berlipat dan tetap komit mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya bagi kemandirian UKM nantinya. ( Binsar)

PTPN III Serahkan Bantuan CSR Ketahanan Pangan 100 Ha di Sergei

 
Medan - (Sang Merah putih )
Bantuan untuk bidang pangan melalui program Corporate Social Responsilibity ( CSR ) tahun 2011 dalam bentuk penanaman padi seluas 100 ha dengan nilai Rp 432 juta bagi dua kelompok Tani Murni dan Sri Rahayu yang anggotanya berjumlah 237 kepala keluarga. Penyerahan bantuan secara simbolis ini di serahkan oleh Rachmat Prawira Kesumah, SE, MM, Direktur SDM PTPN III kepada Wakil Bupati  Serdang Bedagai Ir.Sukirman pada tanggal 14 April 2011 yang lalu di Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Serdang Bedagei.
Menurut keterangan Rachmat Prawira Kesumah bahwa bantuan program Saprodi ini juga telah di berikan kepada kelompok tani di Deli Serdang dan Asahan untuk penanaman padi seluas 100 ha. Selain itu untuk Kabupaten Deli Serdang , masih di tambah lagi dengan 90 ha penanaman jagung . Sehingga secara keseluruhan bantuan berjumlah 300 ha untuk padi dan 90 ha untuk tanaman jagung . Total bantuan mencapai Rp.2.042 milyar yang di berikan dalam bentuk bantuan saprodi dan saprotan kepada 12 kelompok tani atau sekitar 789 kepala keluarga.
Rachmat juga menambahkan bahwa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan tersebut, PT Perkebunan Nusantara III tidak hanya member bantuan dalam bentuk bantuan saprodi dan saprotan saja, namun pada bulan Maret 2011 lalu juga telah menggelar pasar Murah di beberapa titik rawan kemiskinan di Kota Medan yang bertujuan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok dan menekan laju inflasi di bulan Januari 2011 lalu. Realisasi program ketahanan pangan ini merupakan bukti komitmen kuat PTPN III selaku BUMN perkebunan yang mengikuti ketentuan dan amanat Kementrian BUMN   melalui program CSR agar terwujudnya ketahanan pangan di Indonesi. “ Yang paling penting adalah bagaimana merangsang para petani di Sergei untuk meningkatkan produksi padi setiap panen dan jika mungkin para petani bisa di dorong untuk mengembalikan potensi ketahanan pangan Indonesia di masa kejayaannya dulu,” kata Rachmat dengan semangat.Usai acara Rachmat PK bersama Wakil Bupati Sergei kembali menyerahkan sejumlah bantuan kepada puluhan anak yatim dan orang tua jompo.
Ir.Sukirman,Wakil Bupati Serdang Bedagei mengatakan kalau petani merupakan investor terbesar di Serang Bedagei. Untuk melindungi petani sebagai produsen padi, Pemda Sergei mendukung perbaikan jaringan irigasi, pembangunan sarana transportasi,  menjamin tersedianya saran produksi, menyediakan tenaga penyuluhan lapangan. Untuk itu, Pemda Sergei berupaya mencari sumbar-sumber dana baik dari APBN,APBD Propinsi maupun kerjasama dengan BUMN, terutama dalam hal ini dengan PTPN III melalui program CSR.” Untuk itu kami mewakili Pemda dan masyarakat Sergei mengucapkan terima kasih kepada PTPN III dan di harapkan agar PTPN III tetap untung di tahun- tahun depan,” katanya.(Binsr)

H. Sjafaruddin,SH.MM Sudah Layak Jadi Sekda Provsu.

Medan-(Sang Merah Putih)

Medan, H.Sjafaruddin ,SH.MM yang sekarang ini sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumut sangat layak menjadi sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (SEKDAPROVSU).

Keberhasilan H. Sjafaruddin, SH.MM selama ini memimpin dinas yang cukup baik dan juga sifat dan karakter sangat baik.

Hal ini dikatakan Ketua LSM MITRA SUARA PRANANTA BINSAR PANJAITAN kepada wartawan sang merah putih online diruangan kerjanya MInggu 24 April 2011 dijelaskan BINSAR PANJAITAN juga bahwa kredibilitasi H. Sjafaruddin,SH.MM diakui kalangan masyarakat Sumatera Utara penuh prihatin terhadap masyarakat miskin dan juga dijelaskan Binsar Panjaitan bahwa H. Sjafaruddin bila bicara soal jabatan bahwa jabatan ini merupakan sangat strategis.

Binsar mengatakan bahwa jabatan SEKDA merupakan jabatan penting seluruh kepala satuan perangkat kerja daerah (SKPD) serta SEKDA harus mampu mengayomi sekaligus membina maupun mengarahkan para kepala SKPD.

Disamping itu LSM MITRA SWARA PRANANTA

yakni Binsar Panjaitan meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh masyarakat agar sabar menanti Sekertaris Daerah yang tega digodong oleh pemerintah pusat jangan ada lagi isu-isu yang mengatakan bahwa akan ada lagi usulan diajukan oleh pelaksana Gubernur Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut ketua LSM MITRA SWARA PRANANTA usulan untuk nama calon Sekertaris Daerah Provsu adalah unsur pemerintah yang artinya logika tidak ada usulan yang akan disampaikan pemerintah pusat diluar ketiga nama calon sekertaris daerah yang tengah diproses oleh pemerintah pusat karena Sumatera Utara bukanlah perusahaan milik pribadi ataupun milik sekelompok orang (PEMRED)

PELNI TUMPUR AKIBAT CALO BEKERJA SAMA DENGAN KEPALA CABANG

 

                             Direktur Utama PT PELNI Jussabella Sahea

Pelabuhan Belawan/Sang Merah Putih

Puluhan Calo tiket berkeliaran di dermaga Belawan mencari mangsa tanpa takut di tangkap aparat pelabuhan Belawan disaat kapal berangkat pada hari selasa para calo menaikkan penumpang tidak memakai tiket dan para petugas pelni yang ada di belawan tutup mata melihat para calo menaikkan penumpang tanpa tiket kapal.Nampaknya ada kerjasama terselubung antara kepala pelni cabang Belawan dengan pengusaha bermata sipit dengan menurunkan para calo untuk memperkaya diri dan menumpurkan BUMN tersebut hasi pantawan reporter Sang Merah Putih Online  

Disaat reporter Sang Merah Putih Online hendak melakukan  konfirmasi kepada salah satu petugas Pelni yang ada di lapangan,petugas Pelni menjawab terlalu kasar kepada wartawan Sang Merah Putih dan mengeluarkan kata “Anggap saja semuanya ini kapal milik kita.Yang tumpurkan Pelni bukan saya ” jadi di minta kepada 

Dirut Pelni untuk mengambil tindakan kepada Kepala Cabang Pelni di Belawan,yang ada dilapangan dan 

perlu mempertanyakan kepada petugas lapangan apa hubungan calo dengan petugas Pelni ada kerja sama resmi untuk memperkaya diri Kepala Cabang Belawan  di lapangan.Karena sudah merugikan pihak Pelni.Biar Pelni tumpur dan meminta bantuan modal dari pemerintah(Red)