Senpi bebas berkeliaran di langkat,Rp 25 juta dirampok

LANGKAT- (KN)
Kawanan perampok bersenjata api (senpi) beraksi kembali di Langkat. Kali ini mereka beraksi di tengah pusat pasar tradisional Stabat di Jalan Perniagaan, Kelurahan Stabat Lama, Rabu (30/3) dinihari sekira pukul 02.00 WIB.
Keterangan warga di lokasi kejadian , kawanan perampok bersenpi ini, dengan  mobil Kijang Inova warna silver dan menggunakan sepucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 dan berhasil menggasak puluhan tim rokok senilai Rp25 juta dari dalam toko grosir milik Aiyub (33).
Kawanan perampok berjumlah empat orang ini, diketahui datang dari arah belakang pusat pasar dan tepat berhenti di depan pintu masuk toko. Tiga diantaranya membobol pintu toko dan mengambil barang berharga dan seorang lagi menggunakan sepucuk senpi bertugas berjaga diluar toko.
Usai melancarkan operasinya sekitar 30 menit, kawanan perampok ini langsung kabur dengan membawa hasil rampokannya mengarah ke Medan. Aksi kawanan perampok bersenpi ini, berlangsung di tengah guyuran hujan deras yang melanda Kota Stabat, kemarin malam.
Menurut keterangan Aiyub ketika dimintai keterangan di Mapolsek Stabat menjelaskan, aksi perampokan itu baru diketahuinya sekira pukul 03.00 WIB, setelah diberitahu penjaga malam pusat pasar. “Saya ditelepon sama penjaga malam, katanya pintu toko saya terbuka dan barusan dimasuki orang. Setelah menerima kabar itu, saya langsung keluar dan melihat pintu toko sudah terbuka,”ujarnya.
Begitu masuk ke dalam toko,lanjut dia,dirinya melihat tempat penyimpanan rokok berserakan dan laci penyimpanan uang terbuka. Beruntung, uang hasil jual beli telah dibawanya pulang, yang ada hanya uang pecahan seribu rupiah senilai Rp300 ribu. “Memang uang kontan cuma Rp300 ribu, tapi puluhan tim rokok yang diambil perampok, nilainya mencapai Rp25 juta,” ungkap Aiyub saat membuat pengaduan.
Ketika ditanya kecurigaanya, toke ikan asin ini tidak memiliki dugaan keterkaitan orang-orang di sekitarnya sebagai pelaku perampokan. “Nggak tahu siapa pelakunya, karena saat kejadian saya tidak melihat langsung dan tidak ingin menuduh,” tandasnya.
Kapolres Langkat AKBP Mardiyono ketika dikonfirmasi prihal perampokan dimaksud, pihaknya masih melakukan penyelidikan. “Masih diselidiki Polsek Stabat,” ucapnya. Ketika ditanya keterkaitan perampokan di wilayahnya dengan sejumlah perampokan lain, Kapolres belum bisa memastikan hal tersebut. “Saya belum bisa pastikan, karena  senjata yang digunakan senpi  laras panjang,  sedangkan di daerah lain jenis pistol,”(bon)

Mobil tangki Elnusa Prtrolium buang minyak di jalan

Medan (Sang Merah Putih Online)
Para supir tangki yang  tetap mau uang tambahan menjual minyak bawaannya  muatan alias ‘kencing’ sembarangan.Sabtu (26/3) sekira  di Jalan Medan – Belawan  samping Oukup Karona Martubung, truk tangki membawa BBM milik PT Elnusa Petropin berhenti di depan warung milik seorang oknum TNI yang biasa disapa Si Mayor.kru truk tangki dibantu beberapa orang warga menurunkan mengurangi muatan dengan ember terbuat dari kaleng.aktifitas semacam itu bukan yang pertama kali.menurut warga sekitarnya   “Sudah sering, tapi tak ada warga yang berani menegur. Karena  pemilik warung yang seorang anggota TNI,” kata seorang ibu . Warga mengaku senang dengan digelarnya Operasi Kuda Laut dengan harapan memberi efek jerah bagi mafia BBM ataupun pemilik siong-siong yang ada di kawasan Belawan.
Namun sepertinya operasi gabungan antara pihak kepolisian dan TNI Angkatan Laut itu tidak ada manfaatnya hanya buang-buang uang negara para supir truk tangki membawa BBM atau CPO yang doyan menurunkan muatan di tengah jalan. (pan)

PDAM Tirtanadi BUMD Terlilit Utang Pemropsu Segera Mengkaji Ulang Pelantikat Dirut PDAM Tirtanadi

(KN) Medan                                                                    
adanya  utang Tirtanadiselama ini karena selama ini tidak mampu menyicil bantuan dari Asian Development Bank (ADB) sejak 2006. Humas PDAM Tirtanadi Jhoni Mulyadi mengakui mereka kesulitan membayar utang,karena selama ini anggaran yang tersedia hanya untuk membiayai operasional kegiatan bulanan, dan membayar cicilan utang tahap I yang dikucurkan pada 1990.

“Data terakhir (utang) Rp 192 miliar. Itu sudah termasuk bantuan ADB 2006 lalu dan utang tahap I pada 1990 lalu. Kalau yang pertama sudah akan selesai, tapi yang kedua (ADB) tersendat,”katanya, Kamis 17 Maret 2011.

Menurut dia, jika tidak segera ditanggulangi,maka total tunggakan akan semakin membengkak. Sebab, bunga utangnya akan semakin tinggi.Apalagi nilai utang tersebut dihitung berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Sumut Meilizar Latif mengungkapkan,dari neraca keuangan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) terakhir, untuk membayar bunga utang sebesar Rp28 miliar dari total utang Rp192 miliar PDAM Tirtanadi sudah kesulitan.  Karena itu, wajar jika tunggakan utangnya tidak pernah berkurang. “Setiap tahun Tirtanadi hanya dibebankan membayar bunga utang saja. Karena tidak pernah jelas bagaimana bussiness plan yang mereka miliki,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut Hidayatullah menegaskan, ketidakmampuan PDAM Tirtanadi membayar utang menunjukkan kondisi perusahaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ini sudah dalam posisi membahayakan. “Ini sudah dalam titik berbahaya karena tidak mampu lagi bayar utang. Sekitar dua sampai tiga tahun ini Tirtanadi sudah tak mampu lagi menyicil utang,”ujarnya.

Ditambah lagi tingkat kebocoran air yang saat ini sudah mencapai 24%.Padahal,periode 2004-2006 tingkat kebocoran hanya 18%.Semakin tingginya tingkat kebocoran air tersebut sudah membuktikan kalau kinerja PDAM Tirtanadi tidak dalam kondisi baik.Apalagi dalam pemaparan Direksi PDAM Tirtanadi sebelumnya untuk menurunkan 1% tingkat kebocoran air dibutuhkan biaya sekitar Rp15 miliar. Hidayatullah mengungkapkan, selama tujuh tahun dia berada di Komisi C yang berhubungan dengan perusahaan daerah,kondisi PDAM Tirtanadi- lah yang paling mengkhawatirkan setiap tahunnya.(Jam)

Mafia Hukum PN Medan Tertangkap Poldasu

                                                            

                                                              
                                                  Sebentar lagi gembong mafia hukum PN Medan menyusul

Medan-Sang Merah Putih Online  

Petugas Reskrim Poldasu, Kamis(25/4) membekuk oknum Panitera Pengadilan Negeri (PN) Medan EDDY Suhairi SH, saat memeras Syaed Amir dan isterinya Syarifah Hasanah, orangtua terdakwa kasus narkoba bernisial SI. E barang bukti uang puluhan juta rupiah untuk menjalani pemeriksaan di Mapoldasu

Dalam pemeriksaan di Sat Narkoba Polresta Medan, oknum penyidik diduga memeras orangtuanya Rp200 juta. Direktur Reskrim Poldasu, Kombes Pol Drs Agus Andrianto, selulernya, Jumat (25/3) malam membenarkan penangkapan itu. “Kasusnya sedang kita dalami. Yang bersangkutan kini sedang kita periksa di Mapoldasu,” ujar Agus.

Pihak Poldasu menangkap oknum tersebut karena laporan orangtua terdakwa kasus narkoba yang diringkus Unit Narkoba Polreta Medan di sebuah lokasi di Jalan Gatot Subroto, Medan, beberapa waktu lalu.

Menurut Kadiv Humas Poldasu Kombes Hery, terdakwa kasus sabu-sabu SI, akan divonis oleh PN Medan, dua hari lalu. Namun, dengan alasan yang tidak jelas, majelis hakim yang mengadili kasus itu menunda persidangan dan akan melanjutkannya, Rabu pekan depan. Menjelang vonis, ternyata oknum Panitera tersebut menghubungi orangtua terdakwa meminta sejumlah uang dalam proses pegambilan putusan sidang tersebut. Disebut-sebut, oknum itu meminta uang sebanyak Rp80 juta untuk meminimalkan hukuman terdakwa.

Setelah didesak, akhirnya orang tua terdakwa menyanggupi membayar sejumlah uang dan transaksi akan dilakukan di sebuah penginapan di Jalan Gatot Subroto, Medan. Tetapi, ketika transaski sedang berlangsung, aparat Dit Reskrim Poldasu datang dan menangkap oknum tersebut dan memboyongnnya ke Mapoldasu bersama barang bukti sejumlah uang.

Seperti diketahui, SI ditangkap aparat Sat Narkoba Polresta Medan beberapa waktu lalau dalam sangkaan kasus narkoba jenis sabu-sabu. Pada saat penyidikan di Maporlesta Medan, kasus ini juga sudah mengandung permasalahan. Sebab, oknum penyidik kasus ini disebut-sebut memerasnya denga meminta uang sebanyak Rp200 juta dari tersangka SI.

Kapoldasu yang ketika itu dijabat Irjen Pol Drs Oegroseno SH memerintahkan aparatnya untuk mengusut kasus percobaan pemerasan itu. Namun, menurut sidang kode etik, yang digelar pihak P3D Polresta Medan, penyidik tidak terbukti melakukan pemerasan.(Binsar)

Eddy Sofyan Walikota Tebing Tinggi bikin heboh masyarakat

Tebing TInggi- Sang Merah Putih Online                                                                                                      Guru dan kepala sekolah di Tebing Tinggi mendadak heboh. Pasalnya, di balik sampul depan lembaran soal ujian terdapat pesan dan gambar Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Drs Eddy Syofian, saat berlangsung Pra Ujian Nasional (UN) di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK di Kota Tebing Tinggi, Selasa (22/3).
Informasi yang dihimpun, seluruh lembaran soal baik tingkat SMP/MTs, SMA/SMK se-Kota Tebing Tinggi Pra UN berisi gambar dan pesan yang sama di halaman dua sampul depan.
Guru dan kepala sekolah yang merasa heran melihat gambar dan pesan yang tidak lazim itu tentu saja kasak kusuk. Amatan wartawan koran ini, di bawah gambar bertulis nama Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Drs Eddy Syofian dan pesan bertuliskan, “Anak-anakku belajarlah dengan giat karena Tebing Tinggi ini akan maju kalau dipimpin oleh orang yang terdidik.”
Seorang pengamat dunia pendidikan yang tidak mau disebutkan namanya kepada wartawan koran ini mengaku, heran apalagi pesan itu bergambar Pj Wali Kota dan pesannya bermakna kepemimpinan. Menurutnya, hal itu terindikasi adanya kampanye terselubung.
”Jangan berpikir mudah menjadi Wali Kota Tebing Tinggi ke depan untuk menggantikan salah satu pasangan.
Eddy Syofian jangan bermimpi jadi wali kota Terpilih,” terang sumber yang tak mau disebut namanya.
Ketua LIRA Kota Tebing Tinggi, Syaiful Amuan mengatakan, PjWali Kota Tabing Tinggi jangan mencampur adukkan kepentingan politik dengan dunia pendidikan dan dunia pendidikan jangan dijadikan sarana politik, sementara anak-anak didik jangan terkontaminasi menjelang digelarnya pemilukada pemungutan suara ulang di Kota Tebing Tinggi.
“Anak didik diutamakan untuk belajar menjelang Ujian Nasional, jangan diajari politik karena mereka masih anak-anak dan pelaksanaan Pra UN yang sedang berlangsung tidak ada kaitannya dengan isu politik di Kota Tebing Tinggi,” ungkap Syaiful.
Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Eddy Syofian ketika dikonfirmasi Sumut Pos  mengatakan, jangan semua kegiatan yang dilakukan diartikan dengan kepentingan politik dan jangan selalu berpikiran negatif.
“Apa yang saya lakukan salah. Saya hanyalah semata-mata untuk memotivasi siswa agar giat belajar. Jangan terus dialihkan ke dunia politik. Setiap kata-kata saya di lembar soal pun berbeda-beda baik untuk tingkat SD, SMP dan SMA serta di mata pelajaran,” terang Eddy.
Dikatakannya, hendaknya kita lebih mencermati kepentingan siswa-siswa agar termotivasi belajar. “Biarkan rumor yang beredar di luar, ambil sisi positifnya saja dan kita jangan cepat berpikir negatif,” cetus Eddy. (rol)

Bupati Asahan Tolak PEMBUAT PERCETAKAN SAWAH

Kisaran. Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang, menolak pembuatan pencetakan sawah baru, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan lebih setuju untuk meningkatkan kualitas hasil panen para petani. “Kita menolak program pembentukan sawah baru di Asahan, kami lebih memilih untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil pertanian khususnya padi petani,” kata Taufan kepada MedanBisnis, Rabu (23/3) di sela-sela acara musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang dilakukan di gedung olahraga Kisaran. Asahan, kata Taufan, tidak memerlukan sawah baru, tapi Asahan memerlukan irigasi yang baik dan bagus serta sarana jalan usaha tani dan bibit unggul. “Untuk apa buat sawah baru kalau irigasinya kurang baik serta sarana jalan tidak mendukung. Saya tidak mau membodoh-bodohi masyarakat, apalagi memberikan harapan tentang pembukaan lahan sawah baru,” tegas Taufan. Dalam waktu dekat, kata Taufan, Pemkab Asahan bersama empat kepala daerah lain akan melakukan studi banding ke Propinsi Lampung tentang hasil panen, karena di daerah tersebut hasil panen padi bisa mencapai antara 15 - 17 ton per hektar. “Kami akan studi banding tentang hasil panen di Lampung, kenapa daerah Lampung bisa panen lebih banyak dari biasanya,” terang Bupati. Mengenai musrenbang yang dilakukan, Taufan berharap dapat menjadi motivasi dalam melaksankan pembagunan serta mewujudkan pembangunan secara terukur, tepat sasaran dan mengikuti arah kebijakan nasional. “Terimakasih atas ketulusan dan keikhlasan bapak ibu sekalian, untuk mengikuti musrenbang ini,” kata Taufan. Bupati juga mengakui berbagai kritikan belakangan ini kerap ditujukan sejumlah pihak atas program dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Asahan. Dikatakannya, hal tersebut merupakan hal yang biasa, apalagi selaku orang yang tinggal di Kabupaten Asahan. “Selaku orang Asahan harus siap. Kalau tidak mau diasah jangan tinggal di Asahan,” ungkap Taufan. Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Asahan, Mahendra dalam pembacaan resume musrenbang tersebut menjelaskan, ada beberapa resume dihasilkan dalam musrenbang. Antara lain, agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta institusi terkait lainnya dapat merasionalisasi usulan program serta terlebih dahulu memverifikasinya sesuai volume dan sasarannya. Kemudian, diharuskan mengusulkan penggunaan anggaran (pagu) sesuai kemampuan anggaran daerah serta terlebih dahulu menitikberatkan program prioritas, agar rencana pembangunan dapat seluruhnya berjalan dengan baik. Pantauan MedanBisnis, Musrenbang Kabupaten Asahan tahun 2011 diikuti sedikitnya 700 peserta. (sor)

Staf Dinas Kesehatan Pemko Medan Tidak Peduli Pada Masyarakat Kota Medan

Medan, (Analisa)

 Dinas Kesehatan Kota Medan kurang tangap melayani masyarakat dan para  staf tersebut tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang sedang mempertanyakan status kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS).

"Saya sangat kecewa dengan pelayanan petugas Dinas Kesehatan Medan kepada masyarakat miskin. Ini akibat kurangnya bimbingan Kepala Dinas agar lebih baik dan sabar dalam melayani masyarakat," kata Sekretaris Komisi B DPRD Medan Khairuddin Salim, baru-baru ini

Khairuddin datang ke Dinas Kesehatan Medan didampingi anggota Komisi B Srijati Pohan karena mendapat laporan langsung dari Helly Siahaan (41) dan istrinya Margareth (35) warga Karya Budi gang Budi Kecamatan Medan Johor yang tidak dilayani dengan baik oleh staf Dinkes Medan.

Margareth datang membawa suaminya yang sedang sakit untuk mempertanyakan status kepesertaan JPKMS mereka. Soalnya, tahun lalu mereka mendapat kartu JPKMS. Tapi, pemutakhiran tahun ini, keluarga mereka tidak terdaftar lagi.

Sementara, suaminya (Helly Siahaan) sedang dalam perawatan pasca kecelakaan lalulintas beberapa waktu lalu. Sekarang, suaminya harus check up tiap minggu ke rumah sakit. Bahkan dalam waktu dekat, Helly harus melakukan operasi batok kepala.

Margaret sudah mempertanyakan ke Kepling, tapi nama mereka tidak terdaftar di pemutakhiran. Begitupun, Kepling sudah memberikan tandatangan dan diketahui Lurah dan Camat Medan Johor untuk dibawa ke Dinas Kesehatan Medan agar diberi solusi soal kepesertaan JPKMS mereka.

"Dari Dinas Kesehatan, kami hanya diberi selembar surat yang menyatakan tetap dilayani. Tapi, surat itu akhir bulan ini sudah tidak berlaku lagi. Lalu, apakah setiap minggu suami saya check up harus meminta rekomendasi terus. Makanya, kami perlu kartu. Tapi, jawaban staf di Dinkes tidak bagus. Bahkan saya tunjukkan juga ada memo dari anggota dewan, katanya, mereka tidak kenal anggota dewan yang di memo tersebut. Bahkan, kata petugas itu, ajudan walikota Medan saja yang mengurus kartu JPKMS, masih belum keluar," jelas Margaret.

 Sikap petugas Dinkes yang terkesan arogan dengan rakyat miskin. " Kemana lagi mereka mengadu kalau mereka ada masalah. Jadi, saya harap berilah jawaban yang bagus dalam melayani masyarakat," tambah Khairuddin.

"Ini masalah kebijakan sehingga mereka tidak terdaftar dalam pemutakhiran program Medan Sehat. Kita minta Walikota untuk memberikan pertimbangan kebijakan. Karena kebijakan itu harusnya tidak kaku dan bisa memberikan solusi untuk kasus-kasus seperti ini," tegas Khairuddin.

Khairuddin juga mengharapkan, Walikota Medan agar menegur Kepala Dinas Kesehatan, aparatur kecamatan, kelurahan dan kepling yang tidak memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.

Hal senada juga dikatakan Srijati Pohan. "Kita tahu, sebagai petugas memang banyak masalah dan capek. Tapi, harusnya tetap lebih bijaksana dalam menghadapi rakyat miskin," tambah Sri yang juga anggota Fraksi Demokrat di DPRD Medan ini.(Yor)

Ada 2.371 ruang kelas rusak di Simalungun

Simalungun-(Sang Merah Putih Online)                                     Dari 2.371 ruangan kelas sekolah dari tingkat SD sampai SLTA di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara (Sumut), sebanyak 1.000 di antaranya masih rusak. Untuk memperbaikinya diperlukan dana Rp70 miliar, yang diharapkan dibiayai dari APBD dan APBN.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun Jarinsen Saragih, Minggu (11/4) mengatakan perbaikan ruangan kelas di daerah itu sudah dimulai sejak 4 tahun yang lalu, secara bertahap.

"Bila sisa 1.000 ruangan kelas yang masih rusak hingga tahun ini diperbaiki seluruhnya, dengan menggunakan anggaran bantuan keuangan provinsi (BKP),APBN, dan APBD kabupaten, mudah-mudahan pada 2010 ini tidak ada lagi ruangan kelas yang rusak di Simalungun,"ujarnya.
Tahun ini, menurut Saragih, Pemkab Simalungun telah mengalokasikan anggaran perbaikan ruang kelas sebesar Rp65 miliar yang dihimpun dari dana BKP pada APBD induk TA 2010 sebesar Rp12 miliar, APBN Rp46 miliar, dan dana sharing APBD Simalungun sekitar Rp7 miliar.

Bupati Simalungun HT Zulkarnain Damanik, lanjutnya, memberikan perhatian yang sangat besar untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang layak digunakan untuk proses belajar mengajar (PBM) sehingga sejak empat tahun kepemimpinannya, perbaikan sarana pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas.

Anggota DPRD Simalungun, Rospita Sitorus memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras Pemkab Simalungun mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di daerah itu, khususnya ruangan kelas yang rusak. Perbaikan ruangan kelas itu memang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk memberikan kenyamanan bagi guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

"Kondisi ruangan kelas yang rusak jelas akan memengaruhi semangat para pelajar dan guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar.Jika seluruh ruangan kelas di sekolah-sekolah sudah diperbaiki, mutu pendidikan di daerah ini diharapkan akan semakin baik,"ujarnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya ruang kelas di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil.(Bonar)

                                 508 Ruang Belajar Sekolah Rusak di Batubara Rusak Berat

 

BATUBARA- (KN)Seluruh kecamatan (7 kecamatan) di Kabupaten Batubara pada tahun 2011mendatang akan dibangun gedung baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta peningkatan mutu meliputi sarana dan prasarana. Hal itu dijelaskan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Batubara Drs M Mahfud Hamdi melalui sekretaris Dinas P dan K Batubara Drs Darmansyah, menjawab SIB seputar sasaran pemanfaatan dana anggaran pendidikan 20 % , menurut Drs Darmansyah kini telah berdiri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Batubara hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan. SMK Kelautan dengan gedung baru didirikan di kecamatan Talawi. Sedangkan SMK Negeri 1 Air Putih masih menompang di gedung SMP setempat. Kabupaten Batubara meliputi 7 kecamatan, yakni kecamatan Limapuluh, Air Putih, Sei Suka, Medang Deras, Talawi, Tanjung Tiram dan Sei Balai.

Kecuali di kecamatan Sei Balai pada 6 kecamatan lainnya telah berdiri gedung SMA Negeri, direncakanan gedung SMAN di Sei Balai akan dibangun tahun 2009 Sementara SMK Swasta ada 7 dan SMA swasta 11 unit tersebar di 7 kecamatan. Ada 47 Sekolah Menengah Pertama (SMP) diantaranya 28 Negeri dan 19 Swasta. Sekolah Dasar (SD) di Batubara ada 238 dengan rincian 229 SD Negeri dan 9 Swasta. Sekolah TK berjumlah 17 unit seluruhnya berstatus swasta.

 tentang kondisi gedung sekolah mulai dari gedung SD Negeri/Swasta SMP/sederajat hingga SMA/sederajat dan SMK, Drs Darmansyah menjelaskan, 508 ruang/lokal belajar mengalami kerusakan berat. Terbanyak pada ruang belajar SD 495 lokal disusul SMP 9 ruang belajar. Kondisi gedung SMA Negeri 82 lokal baik, 1 rusak ringan. Gedung SMA swasta 51 dalam kondisi baik, 4 rusak berat dan 16 rusak ringan. Gedung SMK negeri dalam keadaan baik, SMK swasta 75 baik dan 3 lokal rusak ringan.

Menurut Drs Darmansyah ruang belajar yang rusak berat termasuk mobiler sangat mengurangi kenyamanan siswa belajar. Perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat dan ringan diprioritaskan akan diperbaiki sesuai dengan anggaran yang tersedia.(solo)

Siasat Menyulap Jalan Tambang

MESKI berada di ketinggian punggung gunung yang berhutan lebat dan bertebing curam, menuju lokasi sumur panas bumi SBY- D tidaklah sesulit yang dibayangkan. Saat ini, telah terbuka dua jalur membelah hutan Tahura Bukit Barisan dengan kondisi jalan beraspal mulus selebar 4-5 meter hingga ke puncak bukit SBY- D. Jalur alternatif merupakan jalan wisata Tahura dari Desa Jaranguda, Brastagi, yang sering dilalui turis atau para hiker untuk mendaki Gunung Sibayak. Sedangkan jalur utama masuk dari jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Medan-Brastagi Simpang Desa Doulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, menuju obyek wisata hotspring (pemandian air panas) Desa  Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka. Dari Desa di bawah kaki Gunung Sibayak ini perjalanan dilanjutkan ke SBY-D melalui jalan tambang  PLTP Sibayak.

Medan Bisnis yang menumpangi mobil Toyota Kijang kapsul memilih masuk dari jalinsum Medan-Brastagi Simpang Doulu, Kecamatan Brastagi. Simpang Doulu ini sekitar 50 km dari Medan atau 10 km lagi sebelum mencapai kota wisata Brastagi.(dor)

                                                        P E N G U M U M A N

                  BERSAMA INI KAMI REDADAKSI SANG MERAH PUTIH ONLINE
                                                          MEMBERHENTIKAN

                                            Nama                      : Feri Siahaan
                                            Jabatan                    : Wartawan  
                  Sejak dikeluarkan pengumuman ini Senin 24 Maret 2011 bukan lagi wartawan
                  di Sang Merah Putih Online semua tindak tanduknya bikan tanggung jawab
                  kami.Sekian terima kasih .

                                                                                                            Pemimpin Redaksi
                                                                  
                                                                                                                      Dto

                                                                                                             (Binsar Panjaitan )
                                                                                                               
                                                                                                          

KAPOLDASU YANG BARU DILANTIK HARI INI

KAPOLDASU YANG BARU DILANTIK HARI INI

                                                             
                                             IRJEN WISJNU AMAT SASTRO - KAPOLDASU yg baru
                                                                                                                                           
Medan(SANG MERAH PUTIH ONLINE) Irjen Pol Drs Wisjnu Amat Sastro bersama istri menerima wisgara di Mapolda Sumut, .

Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Drs Wisjnu Amat Sastro SH dan istri Mutiara beru Sitepu disambut kesenian adat Karo dan Melayu, Selasa (22/3) pukul 09.00 WIB.

Penyambutan yang digelar di gerbang utama Mapolda Sumut dipimpin Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Sahala Allagan, diikuti seluruh pejabat utama dan personil serta pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam penyambutan  menghadirkan grup tarian dan musik adat Karo dan Melayu tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dan Mutiara beru Sitepu diberi Wisgara 

"Itu kegiatan tradisi penyambutan Kapolda baru. Kapolda Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dan istri, Mutiara beru Sitepu diberi wisgara," jelas Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hery Subiansauri melalui Kasubbid Dokliput, AKBP MP Nainggolan, Selasa (22/3).

Sementara serahterima jabatan (Sertijab) Kapolda Sumut dari Irjen Pol Drs Oegroseno SH kepada Irjen Pol Drs Wisjnu Amat Sastro SH dilaksanakan hari ini, Rabu (23/3) pukul 09.00 di halaman KS Tubun Mapolda Sumut. Setelah itu, seluruh personil melepas Kapolda lama di pintu gerbang.

"Sertijab atau biasa disebut Parawell Parade Kapolda Sumut dilaksanakan besok (hari ini-red)," terang Nainggolan.

Kemudian, lanjutnya, pada malam hari dilaksanakan pisah sambut dan ramah-tamah di Tiara Convention Hall dihadiri unsur Muspida Sumut dan Medan serta sejumlah undangan lain.

Selanjutnya, Kamis (24/3) Kapolda lama Irjen Pol Drs Oegroseno akan diantar oleh Kapolda baru didampingi pejabat utama ke Bandara Polonia. "Setelah itu Kapolda yang baru akan memberi pengarahan kepada personil di Aula Tribrata," jelasnya. (wal)

LURAH SEI MATI MEMBAGIKAN KARTU MEDAN SEHAT

                                                                                                     Sei Mati- (Sang Merah Putih Online)                                                                                                     Masyarakat lingkungan 9 komplek Gabion merasa senang dan bangga kepada Lurah Sei Mati, telah membagi-bagi Medan sehat kepada masyarakat Lingkungan 9 komplek Gabion tidak pernah mendapat Medan Sehat karena tidak mempunyai uang karena setiap mengurus medan sehat Kepling 9 komplek meminta uang padahal Jamkesmas (Medan Sehat) tidak pakai uang, ini malah diminta uang.

Dan disaat pegawai Lurah Sei Mati membagi-bagi medan sehat dan tidak memungut biaya, warga senang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Lurah yang telah membagi-bagi Medan Sehat tidak seperti kepling 9 yang bernama Samsudin Marpaung, selalu minta uang kepada warga bila mengurus Medan Sehat atau KTP maupun KK (Red.)
                                            

Penanganan Jalinsum Batu Jomba dan Aek Latong Tidak Serius

Penanganan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Batu Jomba di Desa Luat Lombang dan Jalinsum Aek Latong Desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dinilai tidak serius. Sehingga kondisi jalan hingga saat ini rusak dan rawan kecelakaan.
Hal itu disampaikan tokoh masyarakat Dusun Pengkolan, Desa Luat Lombang, Syawaluddin Parapat 
“Saya menilai penanganan jalan rusak Jalinsum Batu Jomba-Aek Latong tidak serius, kendatipun pihak terkait terus bekerja dengan peralatan memadai dan sering mendatangkan tenaga ahli, namun hasilnya tetap tidak maksimal. Buktinya, hingga kini kondisi jalan semakin mengundang bahaya bagi pengguna jalan,” katanya.
Diuraikan Parapat, penanganan justru terkesan dilakukan dengan tujuan proyek, artinya jika ditangani secara serius justru nantinya tidak ada yang akan dikerjakan lagi. “Ini terbukti dari beberapa ruas jalan anjlok yang hampir tiap tahun selalu  dibronjong dan terus dibronjong, di beberapa titik sudah berapa kawat bronjong dibuat. Tentu, ini salah satu bukti ketidak seriusan,” katanya.
Ditambahkannya, selaku warga setempat dirinya berharap agar ke depan, pemerintah harus berperan aktif dalam penanganan jalan. “Kita berharap kedepan jalur tersebut ditangani lebih serius,” sebutnya.
Hal senada dikatakan Tampil Tua Siahaan (53), warga Dusun Bulu Payung, Desa Luat Lombang, selain tidak serius dalam menangani jalur Batu Jomba pihak terkait juga kurang terbuka, terutama dengan status lahan yang dijadikan jalur jalan akibat kondisi jalan sebelumnya sudah anjlok.(SDol)

Peningkatan dan Perbaikan Ruas Jalan Sipirok - Tarutung

Taput-(Sang Merah Putih                                               Pemkab Tapanuli Utara (Taput) harus berjuang keras ikut membangun jalan milik propinsi, karena anggaran dari provinsi begitu lambat terpaksa Pemkab menganggarkannya di APBD tiap tahun anggaran. Namun kemampuan Pemkab Taput hanya bisa menganggarkan untuk 1 Km dari 38 Km total jalan yang rusak parah. Sampai habis masa periode Bupati Taput Torang Lumbantobing (Toluto), baru 5 Km lah jalan rusak yang bisa diperbaiki kalau provinsi tidak turun tanganPemkab Taput sangat  daerah-daerah yang ber PAD sangat kecil bisa diprioritaskan. Usulan-usulan baik di sektor pertanian, pendidikan dan infrastruktur sudah dimasukkan. Taput mengharapkan pemerintah pusat dan Provinsi Sumut dapat memberikan perhatian karena kabupaten/kota berbeda-beda besar dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya.
“Kita tahu daerah kabupaten/kota itu berbeda-beda PAD, ada pendapatan kabupaten/kota itu dari laut, ada juga dari pertanian. “Seharusnya pemerintah pusat lebih banyak mengucurkan dana dari pusat ke sektor pertanian. Jadi bukan pukul rata. Di Taput lebih kurang 85 persen mata pencaharian masyarakat dari pertanian,” ucap Toluto, Bupati Taput.

Toluto mengatakan, PAD Taput sangat kecil, lebih kurang Rp 8 miliar. Sementara kebutuhan Pemkab Taput untuk memperbaiki infrastruktur, irigasi dan lain-lain membutuhkan lebih kurang Rp 600 miliar.
 kiranya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian kepada Taput. “Seperti di Garoga, jalan-jalan di sana sudah kupak-kapik dan itu jalan provinsi. Jalan negara juga seperti itu, antara Jalan Tarutung dengan Sipoholon dan dalam kota Tarutung sendiri sudah sangat rusak. Itu jalan negara dan dananya tentu dari APBN,” kata Toluto.

Dia mengatakan, akibat banyaknya jalan rusak di Taput pertumbuhan ekonomi sulit berkembang. Karena jalan-jalan di Taput itu merupakan urat nadi perekonomian, apalagi desa-desa kecil di Taput masih banyak yang belum terbuka akses jalan.
Dia berharap pemerintah pusat dan provinsi bisa menambah anggaran kepada Pemkab Taput untuk perbaikan jalan, irigasi dan lain-lain. Jalan provinsi lebih kurang 50 persen kerusakannya, dan jalan negara lebih kurang 25 persen. Kawasan jalan negara yang rusak itu Tarutung-Sipoholon, Tarutung-Pahae dan Tarutung-Sipirok. Sedangkan jalan provinsi yakni di Garoga-Sipahutar, Siborongborong-Sipahutar, Pangaribuan-Garoga, dan Pangaribuan-Sipirok. Diperkirakan untuk memperbaiki dibutuhkan dana ratusan miliar rupiah.

Jadi sebagai apresiasi kepada masyarakat Taput, terutama di Garoga, kata Toluto, pihaknya membantu perbaikan jalan provinsi di sana dari APBD Taput sendiri. “Inilah salah satu tuntutan masyarakat sekitarnya untuk pisah dari Provinsi Sumut. Alasannya, perhatian pemerintah provinsi kurang terhadap perbaikan jalan provinsi di Tapanuli Utara,” katanya.

Toluto juga mengatakan, pihaknya juga sudah menyampaikan masalah ini kepada anggota DPRDSU dan DPR RI dari pemilihan Taput, agar anggaran perbaikan jalan-jalan negara dan provinsi di daerah ini bisa ditingkatkan.
  pembangunan jalan negara Merek hingga Dairi sekitarnya sudah dimulai. “Itu dianggarkan dari APBN, dimana pembangunannya ada 4 titik. Pertama satu paket pembangunannya dimulai dari ruas jalan Kabanjahe ke batas Merek, paket kedua, Merek ke batas Dairi, Merek ke batas Panji, dan batas Panji ke Kuta Bulu. Jadi kalau tidak salah, lebih kurang Rp 35 miliar yang sudah turun dari pusat tahun anggaran 2010 untuk proyek APBN (par)

Pembongkaran Tembok Rumah di Sei Sikambing

                       

                                         Medan (Sang Merah Putih) Tim Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar tembok bangunan di Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Petisah.
Pembongkaran dilakukan karena tembok yang didirikan itu tidak dilengkapi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), serta menutup akses jalan warga .
Pembongkaran dipimpin langsung Kasi Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Darwin disaksikan hadir Lurah Sei Sikambing B, Ali Sitepu. serta warga  sekitar perumahan  itu,dan merekasangat  gembira karena  jalan kembali terbuka.

 Darwin, sebelum pembongkaran  pihak developer suda tiga kali disurati yakni No.640/0886 tanggal 24 Februari 2011, No.640/0963 tanggal 2 Maret 2011 dan No.640/1229 15 Maret 2011. dan ditanggapi pihak develover .
“developer sudah dipanggil DPRD Medan , terkait penutupan  jalan warga .
Akan tetapi pihak developer tidak memenuhi panggilan anggota dewan. Makanya, pembongkaran dilakukan,” jelas Darwin.
Ketika melakukan pembongkaran, Tim Terpadu yang merupakan gabungan dari pegawai sejumlah SKPD terkait dibantu petugas Koramil, Denpom , Polsekta  sempat mendapat protes dari salah seorang ibu rumah tangga, penghuni perumahan tersebut. “Mengapa kami (warga perumahan) tidak
diberitahu sebelumnya jika hari ini dilakukan pembongkaran tembok,” protesnya.
Walaupun telah dijelaskan  secara rinci seluruh prosedur yang ditempuh hingga dilakukan pembongkaran, namun  wanita paruh baya itu tetap tidak terima. Meski demikian protesnya tidak menghalangi petugas untuk merubuhkan tembok sepanjang 2 meter.(sar)
Dengan menggunakan martil besar, petugas pun langsung merubuhkan
tembok tersebut.  Dalam waktu tidak terlalu lama, tembok yang selama
ini menutup akses jalan pun roboh. Dengan demikian akses  jalan warga
yang bermukim di Gang Turi I  kini bisa menembus Gang Sejahtera,
begitu sebaliknya.
Salah seorang warga yang menyaksikan jalannya pembongkaran, mengaku gembira setelah tembok dirubuhkan. Sebelum tembok dibangun tahun 2009, warga dengan mudah menuju sekolah, madrasah maupun puskesmas yang tak jauh dari sekitar tempat mereka tinggal.
“Selain menutup akses jalan, sekitar tempat tinggal kami langsung banjir  sejak tembok ini dibangun sekitar tahun 2009. Itu sebabnya warga protes dengan penutupan jalan ini. Jadi kami sekarang senang dengan pembongkaran tembok ini,” ungkapnya penuh gembira.(sar)

Polisi Cek TKP terkait pencurian sawit PT Namorium Garden

                   Pancur Batu (Sang Merah Putih)                                        Pihak Polsek Pancur Batu, agar mengusut tuntas pelaku pencurian buah sawit (TBS) di lokasi PT. Namoriam Garden, diduga dilakukan oleh orang dalam atau pekerja di perkebunan tersebut.              

Kanit Reskrim Polsek Pancur Batu AKP Faidir Chan didampingi anggota Polmas J. Surbakti bersama Manager perusahaan Ir. Septi Mawardi dan Kepala Desa Namoriam Subur Tarigan melakukan cek TKP.
 untuk membuktikan buah sawit  yang diambil para pelaku memang benar di lahan perusahaan atau lahan milik masyarakat. Data yang berhasil dihimpun wartawan, menyebutkan, cek TKP ini juga dihadiri, sejumlah warga Desa Namoriam, untuk  mengetahui sejauh mana perkembangan  penanganan  kasus  pencurian  buah sawit tersebut.

Kades Namoriam didampingi masyarakatnya menunjukkan dimana lokasi  pencurian  TBS sawit yang diduga dilakukan  kawanan maling berinisial SG (50), LG (25) dan BG (15) serta pelaku lainnya  yang tidak diketahui namanya.

Dari TKP, ditemukan tumpukan janjang sawit dan sandal yang ditinggal lari oleh para pelaku. Manager PT. Namoriam Garden  Ir. Septi Mawardi, mengatakan,  sampai saat  ini pihaknya belum mengetahui secara pasti batas-batas lahan perkebunan sawit milik  Yopi Sangkot Batu Bara ini.  Pasalnya,  ada sekitar 90 hektar lahan perkebunan perusahaan yang lokasinya terpisah-pisah.

Kebetulan berbatasan dengan  lahan warga, sehingga untuk membuktikan apakah lahan ini termasuk  yang  ditengarai dijadikan aksi  pencurian, pihaknya akan koordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional)  Deliserdang selaku pihak  yang  sebelumnya melakukan pengukuran dan mengetahui  batas lahan perkebunan mereka.

Ketika ditanya, jika nantinya  lahan  yang jadi lokasi  pencurian buah sawit itu memang benar  milik perusahaan, dengan  tegas Septi mengaku  pihaknya akan  tetap membuat laporan ke polisi secara resmi, serta meminta agar polisi  segara mengusut dan menangkap  para pelakunya.

Kanit Reskrim Polsek Pancur Batu, AKP Faidir SH, saat dikonfirmasi, mengatakan,  pihaknya  akan  bersikap arif dan bijaksana dalam  menangani kasus pencurian yang diduga dilakukan orang dalam perusahaan perkebunan milik Yopie Sangkot Batu Bara ini.

Faidir berharap agar kiranya pihak perkebunan,  secepat mungkin  melakukan pengecekan batas-batas  lahan perkebunan mereka sesuai  hak  yang dimiliki. Sehingga bisa diketahui apakah lahan  yang dijadikan  aksi  pencurian buah sawit  tersebut milik perusahaan  atau milik masyarakat.

Sementara itu  Kades Namoriam Subur Tarigan, menegaskan,  jika  nantinya  lahan  yang dijadikan lokasi aksi  pencurian buah sawit dimaksud bukan  lahan milik perusahaan,  masyarakat berhak  menguasai dan mengambil atau memanen buah sawit di lokasi tersebut.
Kalau memang  lahan  itu bukan milik perusahaan, berarti masyarakat berhak menguasai dan mengambil buah sawit yang  ada di lahan tersebut. Dan kami  juga harapkan,  agar polisi tidak  langsung main tangkap jika nantinya ada masyarakat mengambil buah sawit di  lahan itu, sebelum pihak perusahaan, membuktikan lahan tersebut memang  milik mereka berdasarkan surat alas haknya (kaban)

Jalan Tiga Panah-Merek Rusak Parah

Tanah Karo-(Sang Merah Putih)                                            Jalan negara Tiga Panah-Merek persisnya di Km 83 kawasan Desa Suka Dame mengalami rusak parah..
Kerusakan jalan ini sudah belangsung lama hampir sepanjang tahun, diduga disebabkan akibat seringnya truk angkutan berat yang melebihi tonase melintas di samping perawatan jalan tidak ada.

Pantauan repoerte Sang Merah Putih Online jalan di sepanjang desa tersebut belubang-lubang, diperkirakan variasi lubang yang menganga di sepanjang jalan itu beradius antara satu hingga lima meter.
jika hujan air menggenangi jalan yang rusak belubang itu, dengan kedalaman hampir setinggi lutut orang dewasa.

Kendaraan yang melintas di kawasan itu harus perlahan dan ekstra hati-hati, baik sewaktu musim hujan maupun tidak. Bahkan tidak jarang kendaraan mengalami kerusakan, seperti per patah, lahar pecah, karena guncangan dan benturan serta mesin macet karena masuk air.

Pengemudi dan penumpang kendaraan yang melintas di jalan itu mengeluh dan sering mengeluarkan kata-kata tak senonoh kepada instansi terkait, karena dianggap tidak ada perhatiannya untuk memperbaiki jalan rusak yang sudah berlangsung lama itu. jalan negara yang menghubungkan Karo-Simalungun-Dairi-Pakak Bharat dan Aceh Selatan ini sangat vital untuk pertumbuhan ekonomi rakyat, tapi pemerintah tidak  menangani  jalan tersebut hasil pantauan reporter Sang Merah Putih Online  saat melintas menumpangi kendaraan umum menuju Sidikalang.

Sementara itu  pengemudi angkutan umum Subur Barus mengaku sangat perihatin atas lambannya pemerintah menangani kerusakan jalan Tiga Panah-Merek.

Menurutnya setiap tahun tak henti-hentinya kerusakan jalan itu terus ada. Padahal jalan negara ini selain menghubungkan empat kabupaten satu provinsi, jalan tersebut merupakan jalan pariwisata (oma )

Masyarakat bentrok dengan polisi ketika eksekusi lahan mereka

Tebingtinggi, 

Bentok fisik terjadi antara masyarakat dengan petugas gabungan Poldasu, Polres Tebingtinggi, Polres Serdang Bedagai, dan Detasemen B Satbriomobdasu Tebingtinggi ketika melakukan eksekui terhadap 82 hektar lahan milik PTPN-III, kebun Rambutan di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebingtinggi, Sergai, Senin (14/3).

Eksekusi lahan di Panguripan ini sudah beberapa kali dilakukan, tapi selalu gagal karena mayarakat melakukan perlawanan.

Puluhan warga penggarap bersikeras mempertahankan tanah mereka dengan menghadang masuknya barisan aparat pengaman. Begitu juga beberapa Polwan dari Polres Tebingtinggi mencoba mengamankan ibu dan anaknya yang ikut serta melakukan penghadangan. Beberapa masyarakat luka ringan, bahkan yang lainnya tercebur ke dalam parit saat menghadang petugas.

Bentrok fisik itu berawal ketika petugas gabungan Poldasu, Polres Tebingtingggi, Polres Sergai dan Detasemen B Satbrimobdasu Tebingtinggi berusaha masuk ke lokasi daerah ekseskusi dipimpin langsung Wakapolres Tebingtinggi, Kompol Drs, Safwan Khayat M.Hum.

Ratusan petugas kemudian berjalan, sementara di belakang petugas dua unit alat berat berupa beku. Ketika petugas masuk ke lokasi eksekusi, puluhan masyarakat berkumpul dan melakukan orasi bersama anggota DPRD Serdang Bedagai, Losah dari Fraksi PKB dan Jauhari dari Fraksi PPP.

Usai melakukan orasi itu, petugas kemudian masuk ke lokasi ekseskui.

Puluhan petugas siap dengan tameng dihadang puluhan masyarakat, sehingga alat berat tidak bisa masuk. Aksi dorong antara masyarakat dengan petugas tidak terhindarkan, hingga menimbulkan bentrok fisik.

Dalam aksi itu, tiga orang warga mengalami luka ringan di bagian kepalanya akibat terkena pentungan petugas. Tiga korban mengalami luka ringan itu, Rijal, Sukarjono alias Untung (53) dan Amri.

Terobos

Berhasil menerobos hadangan masyarakat, petugas pengamanan bersenjata lengkap menguasai lokasi tanah diiringi masuknya dua unit alat berat untuk melakukan pembersihan lahan. Alat berat itu kemudian menumbangkan pohon jati, merubuhkan posko.

Wakapolres Tebingtinggi, Kompol, Drs. Safwan Khayat, M.Hum mengatakan, pembersihan lahan dilakukan dengan pengamanan ketat sebanyak 300 lebih aparat dari satuan Polres Tebingtinggi dibantu aparat Polres Sergai, Poldasu dan Detasemen B Satbrimobdasu Tebingtinggi.

"Proses dilakukan petugas sudah sesuai, karena sudah tiga kali dilakukan pembatalan. Tapi, warga masih tetap menghuni lahan perkebunan itu" jelas Safwan..

Anggota DPRD Sergai, Losah mengatakan, sengketa lahan tanah garapan antara warga Desa Penguripan dengan pihak Perkebunan PTPN III Rambutan sudah dilakukan rapat dengar pendapat di DPRD. Tapi, pihak Pengadilan Negeri Tebingtinggi Deli tidak hadir. Demikian juga dengan pihak perkebunan tidak dapat menjawab permasalahan sengketa lahan tersebut.

Humas PTPN-III, Irwadi Lubis mengatakan, pelaksanaan pembersihan lahan garapan itu tidak ada berkepentingan dalam hal ini. Melainkan, menjaga aset Negara. Lahan seluas sekitar 823 hektar di Desa Penguripan di bawah menajemen Kebun Rambutan dari segi aspek legal dan hukum sudah jelas. Apa yang menjadi gugatan sudah putus, lahan tersebut sudah dieksekusi setahun lalu.

Konsultan Hukum, Asrul Beny Harahap menambahkan, sengketa lahan sudah inkrah berkekuatan hukum tetap.

Sementara puluhan masyarakat yang menghadang eksekusi itu, akhirnya pasrah dan tidak bisa berbuat banyak. Mereka berharap, walau sudah dieksekusi pemerintah dapat menjadi pasilitator kembali karena menurut masyarakat eksekusi itu cacat hukum. (b)

Gatot Tak Tahu Dirut PDAM Tirtanadi Dilantik .Dan Harus di Kaji Ulang Pelantikanya

      Medan-(Sang Merah Putih Online)                                        Saya tidak tahu ada pelantikan direksi PDAM Tirtanadi  kata Gatot .Ketika beberapa wartawan menghubunginya melalui telepon selular
Mantan ketua DPW PKS Sumut ini sendiri kurng mengerti prosedur pengangkatan  pejabat dilingkungan propinsi Sumatera utara Sudahlah, kita lihat saja nanti,” ujarnya.
Informasi yang diterima wartawan koran ini, Gatot ternyata tidak diundang dalam pelantikan empat direksi PDAM Tirtanadi tersebut. Bahkan, perusahaan air itu tak sedikitpun berkoordinasi tentang pelaksanaan seleksi dan terpilihnya empat nama direksi tersebut.                                                                                  Ada berbagai persoalan   yang muncul dari pelantikan Manajer PDAM Tirtanadi . Pertama, pelantikan tanpa sepengetahuan Wagubsu ini menandakan ketidak harmonisan antara dua pimpinan di Sumut ini semakin terlihat jelas. Yang kedua, secara etika seharusnya seorang tersangka tidak semestinya bisa melakukan pemutasian. Dampak yang ketiga adalah dalam jangka waktu dekat, bisa jadi akan ada pemutasian terhadap direksi PDAM Tirtanadi, bahkan bisa sampai ke SKPD lainnya. Hal itu dikarenakan, pelantikan selama ini banyak yang tidak diketahui oleh Wagubsu. Bisa jadi, orang-orang yang dilantik Gubsu itu tidak sama visi dan misinya dengan Wagubsu.
Persoalan ini menjaqdi rancu apalagi gubsu Syamsul arifin sudah disidangkan kemarin .berati Gatot sudah jelas menjadi Plt Gubsu.Mungkinkah Direksi PDAM Tirtanadi di kaji ulang .ini bisa saja terjadi .Akibat ini semua mutu air tirtanadi bisa menjadi menurun yang akhirnya rakyat juga menjadi sengsara.Semaga saja Gatot Pujo Nugroho segera mengepaluasi Dirut tirtanadi yang dilantik yang tidak sesuai prosuder pemerintah(Bar)

Pembawa ganja ditangkap dilangkat

                                                                                                        Medan-( Sang Merah Putih)                                                                                                                       Pengendara mobil nekad menyelundupkan 11 kg daun ganja kering asal Aceh yang disembunyikan dalam sound mobil mobilnya. Untungnya aksi itu berhasil digagalkan Polantas Langkat, dalam razia yang digelar, Rabu (9/3).
Penggagalan masuknya barang haram tersebut menuju Medan, berkat informasi masyarakat. Lalu petugas Satlantas, menggelar razia di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang. Begitu razia digelar, tak berapa lama, sebuah mobil Kijang Inova warna hitam BK 1572 JS melintas. Seperti biasa, petugas meminat dokumen kelengkapan berkendara kepada supir.
Begitu sebuah STNK atas nama Sarinah Siregar dipegang, petugas pun meminta supir untuk membuka pintu belakang. Saat petugas berjalan kebelakang mobil, supir tadi langsung tancap gas. Lalu polisi mengejak mobil itu dan berhasil disetop  di Desa Paya Perupuk.
Mobil buruan polisi tadi, ditinggal pergi pemiliknya entah kemana. Saat ini, pelaku masih dalam pengejaran petugas kepolisian.  Di situ petugas menemuka 11 kg daun ganja kering .
Kapolres Langkat AKBP Mardiyono mengatakan, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembawa barang haram tersebut. (ndi)