Peningkatan dan Perbaikan Ruas Jalan Sipirok - Tarutung

Taput-(Sang Merah Putih                                               Pemkab Tapanuli Utara (Taput) harus berjuang keras ikut membangun jalan milik propinsi, karena anggaran dari provinsi begitu lambat terpaksa Pemkab menganggarkannya di APBD tiap tahun anggaran. Namun kemampuan Pemkab Taput hanya bisa menganggarkan untuk 1 Km dari 38 Km total jalan yang rusak parah. Sampai habis masa periode Bupati Taput Torang Lumbantobing (Toluto), baru 5 Km lah jalan rusak yang bisa diperbaiki kalau provinsi tidak turun tanganPemkab Taput sangat  daerah-daerah yang ber PAD sangat kecil bisa diprioritaskan. Usulan-usulan baik di sektor pertanian, pendidikan dan infrastruktur sudah dimasukkan. Taput mengharapkan pemerintah pusat dan Provinsi Sumut dapat memberikan perhatian karena kabupaten/kota berbeda-beda besar dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya.
“Kita tahu daerah kabupaten/kota itu berbeda-beda PAD, ada pendapatan kabupaten/kota itu dari laut, ada juga dari pertanian. “Seharusnya pemerintah pusat lebih banyak mengucurkan dana dari pusat ke sektor pertanian. Jadi bukan pukul rata. Di Taput lebih kurang 85 persen mata pencaharian masyarakat dari pertanian,” ucap Toluto, Bupati Taput.

Toluto mengatakan, PAD Taput sangat kecil, lebih kurang Rp 8 miliar. Sementara kebutuhan Pemkab Taput untuk memperbaiki infrastruktur, irigasi dan lain-lain membutuhkan lebih kurang Rp 600 miliar.
 kiranya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian kepada Taput. “Seperti di Garoga, jalan-jalan di sana sudah kupak-kapik dan itu jalan provinsi. Jalan negara juga seperti itu, antara Jalan Tarutung dengan Sipoholon dan dalam kota Tarutung sendiri sudah sangat rusak. Itu jalan negara dan dananya tentu dari APBN,” kata Toluto.

Dia mengatakan, akibat banyaknya jalan rusak di Taput pertumbuhan ekonomi sulit berkembang. Karena jalan-jalan di Taput itu merupakan urat nadi perekonomian, apalagi desa-desa kecil di Taput masih banyak yang belum terbuka akses jalan.
Dia berharap pemerintah pusat dan provinsi bisa menambah anggaran kepada Pemkab Taput untuk perbaikan jalan, irigasi dan lain-lain. Jalan provinsi lebih kurang 50 persen kerusakannya, dan jalan negara lebih kurang 25 persen. Kawasan jalan negara yang rusak itu Tarutung-Sipoholon, Tarutung-Pahae dan Tarutung-Sipirok. Sedangkan jalan provinsi yakni di Garoga-Sipahutar, Siborongborong-Sipahutar, Pangaribuan-Garoga, dan Pangaribuan-Sipirok. Diperkirakan untuk memperbaiki dibutuhkan dana ratusan miliar rupiah.

Jadi sebagai apresiasi kepada masyarakat Taput, terutama di Garoga, kata Toluto, pihaknya membantu perbaikan jalan provinsi di sana dari APBD Taput sendiri. “Inilah salah satu tuntutan masyarakat sekitarnya untuk pisah dari Provinsi Sumut. Alasannya, perhatian pemerintah provinsi kurang terhadap perbaikan jalan provinsi di Tapanuli Utara,” katanya.

Toluto juga mengatakan, pihaknya juga sudah menyampaikan masalah ini kepada anggota DPRDSU dan DPR RI dari pemilihan Taput, agar anggaran perbaikan jalan-jalan negara dan provinsi di daerah ini bisa ditingkatkan.
  pembangunan jalan negara Merek hingga Dairi sekitarnya sudah dimulai. “Itu dianggarkan dari APBN, dimana pembangunannya ada 4 titik. Pertama satu paket pembangunannya dimulai dari ruas jalan Kabanjahe ke batas Merek, paket kedua, Merek ke batas Dairi, Merek ke batas Panji, dan batas Panji ke Kuta Bulu. Jadi kalau tidak salah, lebih kurang Rp 35 miliar yang sudah turun dari pusat tahun anggaran 2010 untuk proyek APBN (par)