Kisaran. Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang, menolak pembuatan pencetakan sawah baru, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan lebih setuju untuk meningkatkan kualitas hasil panen para petani.
“Kita menolak program pembentukan sawah baru di Asahan, kami lebih memilih untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil pertanian khususnya padi petani,” kata Taufan kepada MedanBisnis, Rabu (23/3) di sela-sela acara musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang dilakukan di gedung olahraga Kisaran.
Asahan, kata Taufan, tidak memerlukan sawah baru, tapi Asahan memerlukan irigasi yang baik dan bagus serta sarana jalan usaha tani dan bibit unggul. “Untuk apa buat sawah baru kalau irigasinya kurang baik serta sarana jalan tidak mendukung. Saya tidak mau membodoh-bodohi masyarakat, apalagi memberikan harapan tentang pembukaan lahan sawah baru,” tegas Taufan.
Dalam waktu dekat, kata Taufan, Pemkab Asahan bersama empat kepala daerah lain akan melakukan studi banding ke Propinsi Lampung tentang hasil panen, karena di daerah tersebut hasil panen padi bisa mencapai antara 15 - 17 ton per hektar. “Kami akan studi banding tentang hasil panen di Lampung, kenapa daerah Lampung bisa panen lebih banyak dari biasanya,” terang Bupati.
Mengenai musrenbang yang dilakukan, Taufan berharap dapat menjadi motivasi dalam melaksankan pembagunan serta mewujudkan pembangunan secara terukur, tepat sasaran dan mengikuti arah kebijakan nasional. “Terimakasih atas ketulusan dan keikhlasan bapak ibu sekalian, untuk mengikuti musrenbang ini,” kata Taufan.
Bupati juga mengakui berbagai kritikan belakangan ini kerap ditujukan sejumlah pihak atas program dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Asahan. Dikatakannya, hal tersebut merupakan hal yang biasa, apalagi selaku orang yang tinggal di Kabupaten Asahan. “Selaku orang Asahan harus siap. Kalau tidak mau diasah jangan tinggal di Asahan,” ungkap Taufan.
Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Asahan, Mahendra dalam pembacaan resume musrenbang tersebut menjelaskan, ada beberapa resume dihasilkan dalam musrenbang. Antara lain, agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta institusi terkait lainnya dapat merasionalisasi usulan program serta terlebih dahulu memverifikasinya sesuai volume dan sasarannya.
Kemudian, diharuskan mengusulkan penggunaan anggaran (pagu) sesuai kemampuan anggaran daerah serta terlebih dahulu menitikberatkan program prioritas, agar rencana pembangunan dapat seluruhnya berjalan dengan baik. Pantauan MedanBisnis, Musrenbang Kabupaten Asahan tahun 2011 diikuti sedikitnya 700 peserta. (sor)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar